Muara Teweh – Pj Bupati Barito Utara Drs Muhlis bersama Pj Sekda Barito Utara Drs Jufriansyah serta beberapa kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) sampaikan paparan terkait evaluasi kinerja Pj Bupati pada triwulan pertama (Oktober, November, Desember 2023) di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada 10 Januari 2024 lalu. 

Ada 10 indikator prioritas yang disampaikan dalam paparan yang merupakan target program prioritas yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang harus dicapai dalam kinerja Pj Bupati Barito Utara selama tiga bulan menjabat. Salah satunya adalah pengendalian inflasi di daerah setempat. 

Pj Bupati Barito Utara Drs Muhlis menyampaikan bahwa Pemkab Barito Utara telah melalukan upaya dalam pengendalian Inflasi di daerah setempat.

Guna mengendalikan inflasi, upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab Barito Utara yaitu :

(1). Terlaksananya pemantauan Harga Gas LPG 3Kg pada Pangkalan-Pangkalan di Kabupaten Barito Utara

(2). Terlaksananya Pasar Penyeimbang Gas LPG 3 Kg

(3). Terlaksananya kegiatan Pasar Murah di Kabupaten Barito Utara

(4). Terlaksananya pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting

(5). Terpenuhinya informasi dan data ketersediaan bahan pangan dalam rangka pengendalian harga bahan pokok melalui Perusahaan Daerah dan Badan Urusan Logistik (BULOG) Kabupaten Barito Utara.

(6). Terlaksananya penyaluran Bantuan Sosial berupa Bantuan Bahan Sembako oleh Pemerintah Daerah.

(7). Terkoordinasinya dengan BPS Kab. Barito Utara untuk memantau tumbuh kembang inflasi di Barito Utara

(8). Tersedianya informasi dan Data perkembangan harga bahan pokok melalui Aplikasi Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (P2KP) Kementrian Perdagangan

(9). Peningkatan hasil produksi Padi sebagai salah satu upaya menjaga psikologi Inflasi di Indonesia terutama di Kabupaten Barito Utara

(10). Pelaksanaan penanaman bibit cabai rawit dilahan pertanian mandiri Desa Trinsing seluas kurang lebih 7 Hektar

(11). Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Barito Utara serta Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Prov kalimantan Tengah Menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam upaya pengendalian inflasi

(12). Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Bersama FKPD dalam upaya pengendalian Inflasi terkait kelangkaan Gas LPG 3 Kg di Kabupaten Barito Utara

(13). Penyerahan bantuan sosial dari Disnakertranskorp Barito Utara kepada peserta pelatihan di 4 bidang (Bidang UKM, Bidang koperasi, Bidang BLK, Bidang transmigrasi)

(14). Subsidi Transportasi untuk distribusi barang

Sementara upaya yang akan dilakukan Pemkab Barito Utara dalam pengendalian Inflasi yaitu :

(1). Memaksimalkan kegiatan pemantauan harga bahan pokok di 9 Kecamatan di Kabupaten Barito Utara

(2). Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan Pasar Murah 9 Bahan Pokok di 9 Kecamatan di Kabupaten Barito Utara

(3). Memaksimalkan Pelaksanaan Pendistribusian Gas LPG 3Kg pada 9 Kecamatan di Kabupaten Barito Utara

(4). Memaksimalkan Koordinasi dan Konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan BPS Kabupaten Barito Utara dalam memantau perkembangan angka inflasi di Kabupaten Barito Utara.

(5). Meningkatkan pengembangan fasilitas yang mumpuni untuk penanggulangan Inflasi Daerah berupa peralatan dan bahan pada bidang Pertanian, Perikanan, Perindustrian, serta fasilitas yang dapat mempermudah mobilisasi bahan pokok yang dapat menanggulangi pertumbuhan inflasi

(6). Menjalin Kerja Sama antar Daerah dalam menjamin Ketersediaan Stok Pangan terutama yang tidak bisa dipenuhi dari produksi dalam Provinsi.(mr)